Jenis-Jenis Kebijakan perdagangan internasional Dalam Aktifitas Impor dan Ekspor

Kebijakan Perdagangan Internasional – Aktifitas ekspor dan impor adalah dua kegiatan utama dalam perdagangan Internasional. Lancar tidaknya kedua aktifitas perdagangan tersebut dapat berakibat besar terhadap perkembangan suatu negara.

Oleh karenanya, setiap negara memberikan perhatian khusus pada kegiatan-kegian ekspor dan impor yang mereka lakukan.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah pada kegiatan perdagangan internasional ini adalah dengan merancang dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan dampak baik bagi mereka baik kebijakan pada aktifitas impor maupun aktifitas ekspor.

Sepertia apakah kebijakan-kebijakan pergangan Internasional yang umum diaplikasikan oleh negara-negara didunia? Berikut ulasannya.

Kebijakan – Kebijakan Perdagangan Internasional Pada Aktifitas Impor

kebijakan perdagangan dalam aktifitas impor
kebijakan perdagangan impor via pixabay.com

Berikut beberapa kebijakan perdagangan internasional untuk yang umumnya ditetapkan oleh suatu negara yang menjadi tujuan import.

1. Kebijakan Penetuan Tarif

Tarif merupakan salah satu bentuk pembayaran sejenis pajak yang dibebankan kepada setiap barang yang di expor, impor, atau melalui wilaya kepabeanan suatu negara.

Pemberlakuan tarif dalam aktifitas eksport import merupakan salah satu bentuk pendapatan negara dalam aktifitas perdagangan Internasional.

Oleh karena itu, segala macam kebijaka-kebijakan perdagangan Internasional dalam hal penetapan tarif merupakan wewenang yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

Umumnya, dalam aktifitas perdagangan antar negara, dikenal tiga macam yakni tarif import (bea Import), tarif export (bea Eksport), serta tarif transit (bea Transit).

Penetapan nilai yang dibebankan pada setiap barang juga berbeda-beda yakni tarif rendah berkisar antara 0%-5%, tarif sedang berkisar antara 5%-20%, serta tarif tinggi yakni >20%.

2. Aturan Pembatasan Import

Kebijakan perdagangan internasional juga mencakup mengenai hal pembatasan kuota impor. Pembatasan kuota impor adalah peberlakuan batasan terhadap barang-barang yang diimpor.

Salahsatu bentuk pembatasan impor adalah dengan menunjuk pihak-pihak pengimpor tertentu baik perusahaan atau individu, sehingga tidak semua pihak dapat melakukan impor ke negara tertentu bahkan.

Selain melakukan memberlakukan batasan terhadap pihak-pihak pengimpor, pembatasan impor juga dapat dilakukan dalam bentuk pembatasan kuota atau jumlah produk yang dapat diimpor yang dituangkan dalam surat kontrak kerjasama.

3. Kebijakan Penggunaan Kandungan Lokal

Melibatkan komponen-komponen lokal dalam sebuah produk adalah salah satu kebijakan perdagangan internasional yang telah ada sejak dahulu.

Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai penggunaan kandungan lokal dapat dilihat pada salah satu perpres mengenia pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan.

Perpers tersebut menyatakan bahwah jika dalam produk yang dibawah oleh pihak yang mengikuti lelang memiliki kandungan lokal diatas 40 persen maka pihak yang membawa produk import akan dinyatakan gugur dalam lelang.

Tidak hanya di Indonesia, peraturan mengenai kebijakan penggunaan kandungan lokal juga telah diberlakukan oleh negara-negara lain dalam rangka memperpanjang rantai nilai bagi perekonomian lokal.

4. Kebijakan Substitusi Impor

Kebijakan subtitusi impor memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan penggunaan kandungan lokal. Kebijakan ini memaksa para pengusaha untuk dapat memproduksi sendiri jenis-jenis produk yang selama ini diimpor dari luar negri.

5. Kebijakan Mengenai Pengendalian Devisa

Kebijakan pengendalian devisa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah produk impor dengan cara membatasi jumlah devisa yang dipersiapkan untuk membayar barang impor.

6. National Procurement

Secara umum, National procurement adalah pengadaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa secara efektif dan efisien serta transparan yang dilihat berdasarkan kebutuhan nasional yang bisanya dikendalikan secara langsung oleh pemerintah.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di indonesia yakni pada undang-undang no 70 tahun 2012 merinci bahwa procurement adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian penerimaan barang dan jasa.

7. Hambatan Birokrasi (Red Tape Barries)

Kebijakan pasar global juga meliputi hambatan-hambatan birokrasi yang dialakukan oleh negara tertentu dalam hal ini bisanya berupa larangan impor.

Hal tersebut terkadang dilakukan oleh pemerintah guna membatasi atau mempersulit proses masuknya suatu barang dari negara lain jika pembatasan tidak dapat dilakukan melalui prosedur yang ada.

Hal-hal seperti permasalahan kesehatan, kualitas, hingga keamanan seringkali dijadikan alasan guna menghambat masuknya produk luar ke suatu negara.

Kebijakan Perdagangan internasional untuk Aktifitas Ekspor

kebijakan export dalam pedagangan antar negara
kebijakan ekspor via pixabay.com

Untuk mencegah terjadi defisit pada neraca perdagangan sebuah negara maka ideanya nilai eksport harus lebih tinggi dari nilai impor.

Oleh karena itu, setiap negara akan selalu memberikan perhatian khusus pada aktifitas eksport negaranya dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan ekspor.

Berikut beberapa kebijakan-kebijakan perdagangan Internasional mengenai ekspor yang banyak diberlakukan:

1. Kebijakan Penetapan Harga

Penetapan harga yang berbeda-beda untuk tiap neagara merupakan salah satu bentuk diskriminasi harga yang terjadi pada aktifitas perdagangan global.

Kebijakan perbedaan harga untuk lokasi berbeda merupakan hal yang lumrah dalam pedagangan internasional dan telah menjadi salah satu kebijakan dalam perdagangan internasional.

Perbedaan harga ini dapat dipicu oleh berbagai aspek seperti aspek geografis, aspek kebijakan import, hingga aspek pemaksimalan keuntungan.

Oleh karenanya, tidak jarang ditemui produk dengan jenis yang sama namun dengan harga yang berbeda di negara lain.

2. Kebijakan Pemberian Subsidi

Subsidi Export adalah sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mendorong atau memudahkan proses ekspor terhadap produk-produk domestik baik berupa hasil industri maupun hasil alam menuju ke negara-negara pengimpor.

Subsidi ekspor yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan beban atau kesulitan-kesulitan yang sedang dialami oleh para eksportir-eksportir dalam negri.

Beberapa diantara subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebagai sibsidi kepada para eksportir dapat berupa pinjaman bunga rendah, pembayaran langsung, potongan pajak, tarif angkutan yang murah, kemudahan pengurusan, dll.

Dampak yang paling umum yang dapat dirasakan dari subsidi ekspor yang diberikan oleh pemerintah adalah adanya kestabilan produk serta memiliki daya saing serta harga produk saat produk didistribusikan ke negara pengimpor.

Namun meskipun begitu, pemberian subsidi eksport harus tetap melalui pengawasan yang diregulasikan oleh organisasi perdagangan dunia. Salahsatunya adalah pelarangan pemberian subisidi yang terkait degan volume ekspor kecuali untuk negara-negara terbelakang.

3. Pemberian Premi Ekspor

Pemberian premi akan mendorong para eksportir untuk terus meningatkan kualitas barang atau produk yang dieksport. Pemberian premi dapat diberikan dalam berbagai bentuk salah satunya adalah pemberian insentif, penghargaan, dll.

Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor
Kebijakan diversifikasi eksport merupakan langkah penganekaragaman produk eksport guna meningkatkan nilai eksport baik secara kualitas maupun kuantitas.

Diversifikasi eksport ini dapat dilakukan dalam dua cara yakni diversifikasi vertikal dan diversifikasi horizontal.

Diversifikasi vertikal adalah bentuk penganekaragaman produk eksport melalui penambahan variasi barang seperti variasi hasil olahan karet, variasi hasil olahan kapas,dll.

Sedangkan diversifikasi horizontal adalah penganekaragaman produk ekspor melalui penambahan macam-macam jenis barang seperti gas, rumput laut, kayu,dll.

4. Pembatasan Ekspor Sukarela

Pembatasan ekspor sukarela adalah bentuk pembatasan yang diberlakukan sendiri oleh negara pengekspor dimana negara tersebut memaksakan untuk membatasi jumlah barang yang akan dikirimkan ke negara pengimpor dengan alasan tertentu.

Hal tersebut biasanya dilakukan untuk menjaga kestabilan harga produk di negara tujuan atau untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi akibat jumlah suplai produk yang tidak seimbang dengan kebutuhan pasar.

5. Kebijakan Harga Murah (Dumping)

Kebijakan dumping adalah kebijakan mengenai penetapan harga dengan harga yang lebih murah. Namun saat ini kebijakan dumping telah dilarang dalam perdagangan internasional sebab dapat menyebabkan persaingan harga yang tidak sehat dengan penjual dari negara lain.

8. Kebijakan Larangan Ekspor

Kebijakan perdagangan internasional lainnya adalah kebijakan mengenai larangan ekspor suatu negara.

Kebijakan ini biasanya dikeluarkan oleh sebuah negara karena suatu kondisi tertentu khususnya kondisi yang tidak menguntungkan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik.

9. Kebijakan Free trade

Kebijakan free trade adalah kebijakan politik dagang bebas yang kadang diberlakukan oleh negara-negara tertentu dengan memberikan kebebasan dalam melakukan aktifitas ekspor dan impor di negaranya.

Kebijakan perdagangan bebas tersebut akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat sehinga besar kemungkinan dapat memberikan keuntungan bagi negara tersebut baik berupa harga atau kualitas baranga yang baik.


Demikianlah ulasan singkat mengenai kebijakan-kebijakan perdagangan internasional baik kebijakan impor maupun kebijakan ekspor. Semoga bermanfaat.

Leave a Comment