Prosedur Permohonan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

IUP Eksplorasi – Kegiatan eksplorasi merupakan salah satu aktifitas dalam bidang usaha pertambangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh terhadap suatu lokasi yang akan dilakukan aktifitas pertambangan.

Informasi tersebut meliputi informasi lokasi, dimensi, bentuk, sebaran, kualitas, suberdaya, hingga informasi mengenai kondisi sosial dan lingkungan hidup.

Untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan maka suatu badan usaha, koperasi, atau perorangan wajib memiliki izin eksplorasi.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

izin usaha pertambangan eksplorasi
iup eksplorasi via pixabay.com

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau yang disingkat dengan IUP Eksplorasi adalah salah satu bentuk perizinan yang diberikan tekait usaha petambangan yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, aktifitas eksplorasi, serta studi kelayakan.

Aturan Pemberian IUP Eksplorasi

Pemberian Izin eksplorasi diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Hal tesebut telah diatur dalam peraturan pemerintah terkait minerba yakni pada pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 mengenai pelaksanaan aktifitas atau kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Permohonan IUP Eksplorasi

Waktu Permohonan

Setiap badan usaha, koperasi, atau perorangan yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan IUP selambat-lambanya lima hari kerja setelah pengumuman hasil lelang.

Hal tesebut telah diatur dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010, dimana permohonan tersebut disampaikan keapada pemerintah terkait, yakni kepada menteri, gubernur, atau bupati.

Apabila pihak pemenang lelang tidak mengajukan permohonan IUP dalam jangka waktu maksimal lima hari setelah pengumuman hasil lelang, maka penemang lelang WIUP dinyatakan gugur dengan ketentuan uang jaminan yang telah disetorkan sebelumnya tetap menjadi milik pemerintah.

Selanjutnya WIUP yang dinyatakan batal atau gugur tersebut akan ditawarkan kepada peserta lelang uruan kedua dengan ketentuan tetap diwajibkan membayar kompensasi data informasi WIUP berdasarkan nilai penawaran pertama.

Penerbitan WUIP

Setelah resmi menjadi pemenang lelang, pihak pemenang dapat mengajukan permohonan penerbitan izin eksplorasi kepada gubernur.

Selanjutnya, gubernur akan mengirimkan peta WIUP yang dimohonkan kepada bupati atau walikota untuk dibuatkan surat rekomendasi permohonan penerbitan izin.

Pihak pemohon kemudian akan mendapatkan pesetujuan untuk penerbitan WIUP dari bagian pelayan perizinan yang kemudian sebagai syarat utama pengajuan permohonan IUP Eksplorasi.

Pengajuan Permohonan IUP Eksplorasi

Setelah mendapatkan WIUP maka pihak pemohon di tuntut untuk segera melakukan pengajuan permohonan penerbitan Izin Eksplorasi. Sebab apabila terlambat mengajukan permohonan maka kemungkinan pihak pemohon harus melakukan pengurusan dari awal lagi.

Berikut tahap-tahap pengajuan izin usaha pertambangan eksplorasi:

1. Pengajuan Permohonan

Pihak pemohon memasukkan permohonan izin pertambangan eksplorasi kepada pihak terkait yakni kepada dinas Teknis ESDM atau kepada bagian Pelayanan Pengizinan Terpadu pemerintah setempat beserta syarat-syarat perizinan yang telah ditentukan.

2. Validasi Berkas

Proses validasi barkas permohonan oleh petugas P2T. Apabila masih ada dokumen yang kurang maka akan dikembalikan untuk dilengkapi, apabila telah lengkap maka selanjutnya berkas diteruskan ke tim teknis.

3. Verifikasi Tim Teknis

Proses verifikasi oleh tim teknis. Apabila dokumen tidak lengkap atau masih terdapat masalah administrasi maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Apabila telah diperbaiki maka akan di buatkan surat rekomendasi oleh pihak tim teknis.

4. Evaluasi Dokumen

Selanjutnya adalah proses evaluasi oleh pihak dinas teknis. Apabila permohonan ditolak maka berkas permohonan dikembalikan ke tim teknis utuk kembali di kaji.

Apabila permohonan diterima atau disetujui maka permohonan akan dibuatkan rekomendasi teknis dalam bentuk draft.

5. Penyusunan Rekomendasi Tenis

Apabila permohonan disetujui oleh dinas teknis maka akan dilakukan penyusunan rekomendasi teknis untuk penerbitan Izin eksplorasi.

6. Pengiriman Rekomendasi

Rekomendasi teknis yang telah disusun selanjutnya dikirim kembali ke pihak P2T

7. Penerbitan

Setelah rekomendasi diterima oleh pihak P2T maka selanjutnya pihak P2T melakukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Jangka waktu IUP Eksplorasi

jangka waktu iup eksplorasi
lama proses eksplorasi pertambangan via pixabay.com

Setiap izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki jangka waktu untuk masing-masing perizinan yang disesuaikan dengan jenis pertambangan pada masing-masing wilayah.

Peraturan mengenai jangka waktu izin pertambangan diatur dalam Undang-undang Pasal 42 Nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara.

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa lama waktu IUP Eksplorasi untuk usaha atau kegiatan pertambangan mineral logam diberikan jangka waktu maksimal 8 (delapan) tahun.

Sedangkan untuk kegiatan pertambangan non logam diberikan jangka waktu maksimal 3 (tiga tahun) terkecuali untuk petambangan non logam jenis tertentu yang dapat diberikan jangka waktu hingga maksimal 7 tahun.

Untuk pertambangan jenis batuan diberikan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk pertambangan batu bara diberikan jangka waktu hingga maksimal 7 tahun.

Pasca Eksplorasi

Setelah Izin eksplorasi diterbitkan, maka selanjutnya pihak penerima izin dapat melakukan kegiatan eksplorasi pada wilayah yang telah ditentukan.

Setelah melakukan kegiatan eksplorasi maka pihak perusahaan akan mendapatkan informasi terkait wilayah eksplorasi yang dituangkan kedalam beberapa jenis dokumen pertambangan yakni; dokumen studi eksplorasi, dokumen studi kelayakan, dokumen rencana kerja dan anggaran biaya, serta dokumen rencana reklamasi pasca tambang.

Leave a Comment