Rincian Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUPK – Memiliki izin usaha di bidang pertambangan bagi perusahaan yang menjalanakan kegiatan usaha pertambangan adalah hal yang wajib di miliki.

izin usaha di bidang pertambangan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis izin usaha. salah satunya adalah Izin usaha Pertambangan Khusus.

Izin tersebut didapatkan dari pemerintah dengan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Izin Usaha Pertambangan Khusus

persyaratan izin usaha pertambangan khusus
syarat IUPK via pixabay.com

Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disingkat IUPK adalah izin usaha dalam bidang pertambangan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha baik milik negara, daerah, maupun swasta untuk melakukan aktifitas pengelolaan pada suatu wilayah tertentu.

Peraturan pemerintah mengenai persyaratan IUPK diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 pasal 1 angka 11 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam peraturan tersebut dikatan bahwa IUPK merupakan izin untuk menjalankan aktifitas pertambangan di wilayah dengan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Persyaratan IUPK

Rencana pelaksanaan kegiatan pertambangan pada suatu wilayah khusus wajib diumumkan oleh pemerintah kepada khalayak umum.

Selanjutnya, masyarakat yang dalam hal ini dapat berupa Unit usaha, Koperasi, hingga perorangan dapat mengajukan permohonan IUPK kepada pemerintah terkait.

Pemberian IUPK baik untuk kebutuhan usaha eksplorasi maupun operasi produksi diberikan oleh kepada pihak yang memenuhi persyaratan penerima IUPK.

Peraturan mengenai persyaratan untuk mendapatkan IUPK diatur dalam Undang-undang Minerba pasal 86 bab XI terkait persyaratan IUPK.

Undang-undang Minerba pasal 86 menjelaskan bahwa setiap badan usaha yang akan melakuan aktifitas pertambangan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diwajibkan untuk menyelesaikan segala bentuk persyaratan yang meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, serta finansial.

Rincian Persyaratan

Rincian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IUPK diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010 mengenai pelaksanaan aktifitas pertambangan mineral dan batubara yang kemudian dirubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2012.

Dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai segala jenis persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IUPK yang dibedakan menjadi dua tahapan yakni IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.

Persyaratan Administratif

Persayaran administratif untuk IUPK Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral logam dan batubara untuk BUMN adalah sebagai berikut:

  • Surat permohonan.
  • Informasi profil perusahaan.
  • Akta pendirian perusahaan bidang pertambangan yang telah dilegalisir oleh pihak terkait.
  • NPWP.
  • Struktur direksi serta daftar nama pemegang saham.
  • Surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif bagi pihak pemenang lelalng WIUPK:

  • Surat permohonan.
  • Laporan struktur direksi serta para pemegang saham.
  • Surat keterangan domisili

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis untuk permohonan pengajuan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi meliputi:

  • Pengalaman aktifitas di bidang pertambangan minimal tiga tahun. Syarat pengalaman tersebut berlaku bagi badan usaha milik negara atau daerah, serta pihak swasta.
  • Memiliki setidaknya satu orang tenaga ahli di bidang pertambangan dan/atau di bidang ilmu geologi dengan pengalaman minimal tiga tahun.
  • Memiliki rencana kerja serta rancangan anggaran biaya untuk periode satu tahun.

Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan yang wajib di penuhi oleh pihak pemohon adalah meliputi :

Membuat surat pernyataan untuk menjalankan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Memiliki dokumen persetujuan lingkungan hidup berdasarkan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial

Persyaratan finansial untuk IUPK Eksplorasi:

  • Menyerahkan bukti penempatan jaminan komitmen pelaksanaan aktifitas eksplorasi.
  • Menyerahkan bukti pembayaran kompensasi data informasi yang disesuaikan dengan yang tertera pada surat penawaran.

Persyaratan finansial untuk UIPK Operasi Produksi:

  • Menyerahkan laporan keuangan tahun terakhir yang telah melalui proses audit oleh pihak akuntan publik.
  • Menyerakhan bukti pembayaran iuaran tetap untuk tiga tahun terahkir.

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

Pemberian WIUPK Kepada BUMN atau BUMD

Aturan mengenai pemberian WIUPK baik untuk mineral logam maupun batubara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah pasal 51 atat 3 mengenai pelaksanaan aktifitas usaha pertambangan mineral dan batubara.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa WIUPK ditawarkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) oleh menteri bersifat prioritas.

Apabial hanya terdapat satu BUMN atau BUMD, maka WIUPK diberikan kepada badan usaha tersebut dengan membayar nilai biaya kompensasi data informasi.

Akan tetapi jika terdapat lebih dari satu badan usaha baik BUMN atau BUMD, maka akan dilakukan proses pelelangan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan WIUPK tersebut.

Prmbayaran biaya kompensasi data informasi akan diwajibkan kepada pihak pemenang lelang berdasarkan nilai lelang.

Pemberian WIUPK Kepada Pihak Swasta

Pemberian WIUPK kepada pihak swasta yang bergerak di bidang pertambangan dilakukan apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang ingin mengelola wilayuah tersebut. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah pasal 52.

Selanjutnya, badan usaha tersebut diwajibkan untuk membayar biaya nilai kompensasi data informasi berdasarkan besaran nilai lelang.


Demikianlah informasi singkat mengenai peraturan serta syarat pengajuan IUPK. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Leave a Comment