SKUP – Surat Kemampuan Usaha Penunjang [Syarat dan Prosedur Pengajuan]

SKUP adalah singkatan dari Surat Kemampuan Usaha Penunjang yang diterbitkan oleh oleh Direktorat Pembinaan Program Sub Direktorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi yang diberikan kepada perusahaan penunjang Migas.

Pemberian SKUP ini didasarkan pada seberapa besar penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan dalam aktifitas usahanya yang dituangkan dalam tingkatan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Penerbitan SKUP bagi setiap perusahaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan serta serta menumbuhkembangkan daya saing nasional menuju global.

surat kemampuan usaha penunjang
skup via pxhere.com

Oleh karena itu, setiap perusahaan atau badan usaha di haruskan untuk lebih memberikan prioritas utama dalam hal pemanfaatan sumber daya lokal. Baik dalam hal tenaga kerja, barang dan jasa, teknologi, hingga kemampuan rekayasan dan rancang bangun.

Setiap badan usaha yang telah mencapai nilai minimum TKDN serta telah melalui proses verifikasi oleh sub direktorat pengembangan dan investasi migas, dapat memperoleh penerbitan SKUP untuk perusahaan tersebut.

Permohonan SKUP

SKUP diberikan kepada perusahaan penunjang migas berdasarkan kategori barang dan jasa yang disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan perusahaan.

Aturan SKUP Atas Barang

Aturan SKUP atas barang yang di gunakan meliputi tiga kategori yakni Barang wajib, Barang dimaksimalkan, dan Barang Diberdayakan. Berikut rinciannya:

1. Barang Wajib

Daftar barang yang termasuk barang yang diwajibkan adalah barang yang di produksi dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan atau standar kualitas yang dibuktikan dengan sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen.
Nilai penggunaan barang wajib ini yakni nilai TKDN + BMP >= 50% dan TKDN barang >= 25%.

2. Barang Dimaksimalkan

Barang yang dimaksimalkan adalah barang produk domestik yang telah memenuhi standar kualitas yang dibuktikan dengan sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen dengan nilai TKDN + BMP <40% dan TKDN Barang >=25.

3. Barang Diberdayakan

Barang diberdayakan adalah barang produksi lokal yang telah memenuhi standar kualitas yang dibuktikan dengan sertifikat produk dengan nilai TKDN <25%.

Aturan Penerbitan

Penerbitan SKUP diberikan kepada perusahaan yang berhasil mencapai nilai minimum yang dipersyaratkan dengan rincian sebagai berikut:

  • Apabila nilai TKDN berkisar antara 40 – 60 maka perusahaan akan dinyatakan mampu bintang 1.
  • Apabila nilai TKDN berkisar antara 60 – 80 maka perusahaan akan dinyatakan mampu bintang 2.
  • Apabila nilai TKDN diatas 80 maka perusahaan akan dinyatakan mampu dan diberi bintang 3.
  • Nilai TKDN dibawah 40 dinyatakan tidak mampu dan tidak mendapatkan SKUP.

KLASIFIKASI BIDANG SKUP MIGAS

skup migas
klasifikasi skup migas via pxhere.com

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh kementrian ESDM Republik Indonesia No.14 tahun 2018 mengenai aktifitas usaha penunjang MIGAS menyatakan baha SKUP Migas diklasifikasikan kedalam 13 sub bidang.

13 sub bidang tersebut dibagi menjadi 3 kelompok besar yakni jasa konstruksi migas, jasa non konstruksi, serta industri penunjang migas. Dengan rincian sebagai berikut:

  • Jasa Konstruksi Migas
    • Jasa Konsultasi Konstruksi
    • Pekerjaan Konstruksi.
    • Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
  • Jasa Non Konstruksi Migas
    • Jasa Geologi dan Geofisika.
    • Jasa pengeboran.
    • Jasa Inspeksi dan Pengujian Teknis.
    • Jasa Pekerjaan Pasca Operasi.
    • Jasa Penelitian dan Pengembangan.
    • Jasa Pengolahan Limbah.
    • Jasa Rental Pengangkutan.
  • Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan.
    • Industri Penunjang Migas
    • Industri Peralatan.
    • Industri Material.

Syarat Pengajuan Penerbitan SKUP

Syarat pengajuan penerbitan SKUP dibagi menjadi dua jenis yakni pengajuan oleh perusahaan lokal dan pengajuan oleh perusahaan asing. Berikut rinciannya:

Syarat Permohonan SKUP Untuk Prusahaan Lokal

  • Surat permohonan.
  • Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada).
  • Salinan SK dari menteri kehakiman dan HAM yang telah dilegalisir.
  • Salinan SKDP
  • Salinan NPWP
  • Salinan SK-PKP
  • Salinan SPPT terbaru.
  • Salinan SIUP
  • Salinan kartu identitas para pemegang saham
  • Salinan Identitas Penanggung Jawab atau direktur utama perusahaan.
  • Salinan NPWP penanggung jawab atau direktur utama.
  • Salinan laporan keuangan terbaru yang ditandatangani oleh para direksi.
  • Salinan SKT Migas
  • Salinan KTA KADIN
  • Salinan Srtifikat Kompetensi KADIN
  • Salinan Sertifikat Kompeten Dalam Negeri (SKDN).
  • Salinan Sertifikat ISO 9001:2008, ISO 18001, serta ISO 14001
  • Daftar peralatan utama, peralatan pendukurng kerja dan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
  • Salinan surat pengalaman kerja perusahaan terkait bidang usaha yang akan dijalankan.
  • Laporan Flow proses produksi
  • Profil badan usaha
  • Untuk Barang diwajibkan melampirkan Salinan Surat Izin Industri
  • Khusus untuk bidang konstruksi harus melampirkan salinan SKA (Sertifikat Keahlian), KTA (Kartu Tanda Anggota), SBU (Sertifikat Badan Usaha), Serta IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi).

Syarat Permohonan SKUP Migas Untuk Penanaman Modal Asing (PMA)

  • Surat Permohonan
  • Salinan Akta pendirian perusahaan serta perubahannya (jika ada)
  • Salinan surat persetujuan pendaftaran penanaman modal yang diterbaitkan oleh BKPM
  • Salinan SKDP
  • Salinan NPWP Perusahaan
  • Surat SK-PKP
  • Salinan SPPT Terbaru
  • Salinan SIUP
  • Salinan izin Prinsip PMA dari BKPM
  • Salinan TDP perusahaan
  • Salinan Kartu identitas para pemegang saham
  • Salinan identitas penanggungjawab/direktur utama perusahaan
  • Salinan NPWP perseorangan direktur utama perusahaan
  • Salinan laporan keuangan perusahaan terbaru yang ditandatangani oleh direksi
  • Salinan SKT Migas
  • Struktur organisasi perusahaan lengkap
  • KTA dan Sertifikat Kompetensi KADIN
  • Salinan Sertifikat ISO 9001:2008, ISO 18001, serta ISO 14001
  • Salinan surat persetujuan AMDAL, Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
  • Daftar peralatan utama, peralatan pendukurng kerja dan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
  • Daftar tenaga kerja yang dilengkapi dengan CV serta SKA berdasarkan bidang keahlian
  • Salinan surat pengalaman kerja perusahaan terkait bidang usaha yang akan dijalankan.
  • Laporan Flow proses produksi
  • Profil badan usaha
  • Untuk Barang diwajibkan melampirkan Salinan Surat Izin Industri dan Salinan Sertifikat Kompeten Dalam Negeri (SKDN).
  • Khusus untuk bidang konstruksi harus melampirkan salinan SKA (Sertifikat Keahlian), KTA (Kartu Tanda Anggota), SBU (Sertifikat Badan Usaha), Serta IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi).

Tahap Penerbitan SKUP

  1. Pengisian Formulir
    • Tahap pertama adalah pengisian formulir yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk yang adal.
  2. Verifikasi Dokumen
    • Selanjutnya adalah tahap verifikasi dokumen pemohon oleh pihak evaluator.
  3. Presentasi Kemampuan
    • Perusahaan pemohon akan melakukan presentasi terkait kemampuan produksi perusahaan baik barang maupun jasa.
  4. Tahap Verifikasi Lapangan
    • Tahap verifikasi lapangan akan dilakukan oleh verifikator melalui kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kemampuan produk yang diusulkan oleh perusahaan.
  5. Tahap Penilaian
    • Tahap penilaian adalah tahap lanjutan dari rangkaian verifikasi yang dilakukan oleh pihak verivikator
  6. Penerbitan
    • Apabila dinyatakan telah memenuhi persyaatan maka selanjutnya adalah proses penerbitan SKUP oleh pihak terkait.

Demikianlah informasi singkat seputar SKUP. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Leave a Comment