Aturan Perundang-Undangan Seputar Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) – Sedikit berbeda dengan IUP yang telah dibahas sebelumnya di sini. IUP yang satu ini merupakan salah satu bentuk lain dari perizinan usaha di bidang pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dikhususkan untuk wilayah eksplorasi tertentu.

Pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

pengertian iupk
Izin Usaha Pertambangan Khusus via pixabay.com

Izin Usaha Pertambangan Khusus atau yang disingkat dengan IUPK adalah izin pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, perorangan, atau koperasi untuk melakukan aktifitas pertambangan di wilayah atau daerah dengan izin pertambangan khusus.

Pemberian atau penerbitan IUPK merupakan hak dan kewenangan pemerintah yang dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pengolahan pertambangan mineral dan batu bara di wilayah hukum Indonesia.

Pemberian Izin IUPK

IUPK dapat diberikan kepada badan usaha , swasta, atau koperasi. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 pasal 49 yang mengatur aktifitas pertambangan mineral dan batubara.

Pada pasal tersebut, dinyatakan bahwa IUPK dapat diberikan Perusahaan atau badan usaha (BUMN, BUMD), koperasi, maupun swasta (Perusahaan Komoditer, Perusahaan Firma, atau perorangan).

Tahapan IUPK

Berdasarkan pada undang-undang minerba pasal 76 Nomor 4 tahun 2009 terkait pertambangan mineral batu bara menyatakan bahwa, Izin Usaha Pertambangan Khusus dibagi menjadi dua tahap, yakni eksplorasi dan produksi.

IUPK Eksplorasi

IUPK Eksplorasi meliputi beberapa kegiatan. Diantaranya adalah penyelidikan umum, eksplorasi, serta studi kelayakan.


IUPK Operasi Produksi

IUPK Operasi Produksi merupakan kegiatan lanjutan yang meliputi aktifiatas Konstruksi, proses penambangan, Pengolahan, pemurnian, pengangkutan serta penjualan.

Kedua tahap IUPK diatas dapat dilaksanakan sebagian atau keseluruhan oleh pihak yang telah memiliki izin khusus.

Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Minerba Pasal 77 yang menyatakan bahwa setiap pemegang Izin Usaha untuk jenis aktifitas Eksplorasi dapat memperoleh izin selanjutnya untuk pelaksanaan aktifitas operasi produksi.

Hal tersebut pada dasarnya merukan lanjutan dari aktifitas eksplorasi yang telah dilakuan sebelumnya untuk menindaklanjuti data yang diperoleh saat melakukan kajian studi kelayakan.

Baca Juga : Syarata Pengajuan Permohonan Penerbitan IUPK

Aturan Mengenai Luas Wilayah Eksplorasi dan Jangka Waktu IUPK

Peraturan mengenai luas wilayah serta masa berlaku IUPK diatur dalam Undang-Undang Minerba Pasal 83.

Pada pasal tersebu dijelaskan mengenai batas wilayah serta jangka waktu IUPK dengan rincian sebagai berikut:

  • Luas satu WIUPK untuk aktifitas eksplorasi tambang mineral logam diberikan dengan luas area maksimal seluas seratus ribu hektar (100.000 Ha).
  • Luas satu WIUPK untuk aktifitas operasi produksi tambang mineral logam diberikan dengan luas area maksimal seluas 25.000 Ha.
  • Luas satu WIUPK untuk aktifitas eksplorasi tambang batu bara diberikan dengan luas wilayah maksimal seluas lima puluh ribu hektar (50.000 Ha).
  • Luas satu WIUPK untuk aktifitas operasi produksi tambang batubara diberikan dengan luas wilayah maksimal seluas lima belas ribu hektar (15.000 Ha).
  • Batas Jangka waktu IUPK yang diberikan untuk kegiatan eksplorasi tambang mineral logam diberikan dalam jangka waktu maksimal delapan tahun.
  • Batas Jangka Waktu IUPK yang diberikan untuk aktifitas tambang batu bara diberikan dalam jangka waktu maksimal tujuh tahun.
  • Batas jangka waktu IUPK yang diberikan untuk aktifitas produksi minera logam atau batubara adalah maksimal dua puluh tahun produksi serta dapat diperjangan hingga 10 tahun dengan maksimal dua kali masa perpanjangan.

Pengangkutan dan Penjualan

Apabila pihak pemegang izin usaha ingin melakukan aktifitas penjualan hasil produksi baik mineral logam maupun batu bara, maka pihak pemegang izin wajib untuk mengajuakan permohonan izin sementara untuk aktifitas pengangkutan serta penjualan kepada pemerintah terkait yang dalam hal ini adalah menteri.


Demikianlah ulasan singkat mengenai aktifitas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Leave a Comment