Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Penerbitan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) – Bagi masyarakat setempat yang ingin melakukan usaha atau aktifitas penambangan, wajib memiliki izin dari pemerintah dalam bentu izin pertambangan Rakyat.

Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

syarat pengurusan izin pertambangan rakyat
izin pertambangan rakyat via blm.gov

Izin pertambangan rakyat adalah izin pengelolaan suatu area pertambangan oleh rakyat (penduduk setempat) baik perorangan, kelompok atau koperasi, yang diberikan oleh pemerintah setempat yang dalam hal ini oleh bupati atau walikota.

Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Untuk memperoleh izin tambang dari pemerintah, setiap pemohon wajib melengkapi berberapa persyaratan penerbitan izin tambang rakyat yang telah ditetapkan dalam undang-undang Minerba.

Aturan terkait syarat mendapatkan IPR tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 mengenai pelaksanaan aktifitas usaha pertambangan di bindang mineral dan batubara.

Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa, untuk mendapatkan izin, pihak pemohon diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan terkait pertambangan yakni persyaratan administratif, teknis, dan finansial.

1. Persyaratan Administratif Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon adalah persyaratan tekait masalah administratif.

Syarat administratif untuk pemohon perorangan

  1. Membuat surat permohonan yang dilengkapi dengan materai.
  2. Surat keterangan domisili pemohon.
  3. Surat keterangan atau pengatar dari pihak kelurahan atau desa setempat.
  4. NPWP
  5. Surat rekomendasi dari bupati atau walikota.
  6. Peta IPR dan WPR yang telah dilengkapi dengan titik kordinat dari ESDM.
  7. Bukti pembayaran cetak peta dari dinas energi dan sumberdaya mineral.
  8. Surat pernyataan terkait persyaratan teknis.
  9. Pertimbangan teknis dan peta pertimbangan teknis dari dinas teknis.

Syarat administratif untuk pemohon kelompok

  1. Surat permohonan yang dilengkapi dengan materai.
  2. Kartu identitas (KTP) anggota kelompok.
  3. Surat keterangan domisili pemohon.
  4. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan atau desa.
  5. NPWP
  6. Surat rekomendasi dari bupati atau walikota.
  7. Peta Wilayah pertambangan yang telah dilengkapi dengan titik kordinasi dari dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
  8. Surat pernyataan mematuhi persyaratan teknis.
  9. Pertimbangan teknis dan peta pertimbangan teknis dari dinas teknis.

Persyaratan teknis untuk pemohon koperasi

  1. Surat perrmohonan penerbitan izin bermaterai.
  2. SIUP.
  3. SITU.
  4. Salinan akta pendirian koperasi yang telah dilegalisir.
  5. Laporan profil koperasi.
  6. Daftar pengurus.
  7. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan atau desa.
  8. NPWP.
  9. Suarat rekomendasi yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota.
  10. Peta IPR dan WPR yang telah dilengkapi dengan titik kordinat dari dinas ESDM.
  11. Salinan kuitansi pembayaran cetak peta dari dinas energi dan sumberdaya mineral.
  12. Laporan keuangan terbaru.
  13. Surat pernyataan mematuhi persyaratan teknis.
  14. Pertimbangan teknis dan peta pertimbangan teknis dari dinas teknis.

2. Persyaratan Teknis

Berikut beberapa persyaratan teknis yang harus dijalankan atau dipatuhi oleh pihak pemohon dalam rangka mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR):

  1. Kedalam galian sumur tambang maksimal dua puluh lima meter dari permukaan.
  2. Jumlah tenaga atau kekuatan maksimal mesin untuk penggunaan pompa mekanik, permesinan, atau penggelundungan adalah dua puluh lima horse power untuk setiap IPR.
  3. Tidak menggunakan bahan peledak atau alat berat.

3. Persyaratan Finansial

Persyaratan finansial ini hanya ditujukan kepada pemohon dari pihak koperasi yakni menyerahkan laporan keuangan selama satu tahun terakhir.

Baca Juga : Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Penerbitan IPR

Setelah pemohon melengkapi semua syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka pihak pemohon dapat mengajukan permohonan kepada dinas terkait. Berikut beberapa prosedur permohonan IUP:

  1. Pihak pemohon memasukkan permohonan secara tertulis kepada dinas terkait yang diikuti dengan kelengkapan administratif yang telah disiapkan.
  2. Petuga memeriksa segala kelengkapan dengan seksama serta melakukan verifikasi dokumen. Jika masih terdapat kekurangan maka petugas akan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi.
  3. Abila semua berkas telah dinyatakan lengkap oleh petugas administrasi, permohonan selanjutnya diteruskan kepada kepala dinas untuk di disposisi.
  4. Pemeriksaan surat disposisi oleh kepala bidang yang akan diteruskan ke kepala seksi berdasarkan kewenangannya.
  5. Kepala seksi akan memperlajari surat disposisi serta kelengkapan berkas pemohon.
  6. Penyusunan surat pertibangan teknis yang akan ditujukan kepada dinas teknis terkait.
  7. Dinas teknis melakukan peninjauan lapangan dan menyerahkan hasil pertimbangan teknis yang didasarkan pada hasil peninjauan lapangan.
  8. Kepala seksi meninjau semua dokumen permohonan, persyaratan, pertimbangan teknis, serta hasil peninjauan lapangan dari dinas teknis.
  9. Penyusunan draf naskah keputusan.
  10. Kepala seksi memeriksa draf naskah keputusan.
  11. Kepala bidang memeriksa draf naskah keputusan.
  12. Penanda tanganan draf naskah keputusan oleh kepala dinas.
  13. Pemberian nomor dan tanggal draf keputusan.
  14. Pemberian draf keputusan kepada pemohon (izin atau non izin).
  15. Pendokumentasian naskah draf.

Itulah langkah-langkah prosedur permohonan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat.

Lama Prosedur Permohonan

Prosedur permohonan izin umumnya membutuhkan waktu penyelesaian hingga dua puluh lima hari kerja sejak semua persyaratan teknis dinyatakan lengkap dan diterima hingga penetapan keputusan perizinan apakah dizinkan atau tidak diizinkan.

Leave a Comment