LPJK – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi [Tujuan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dll]

LPJK – Bagi mereka yang telah lama bergelut di dunia konstruksi pasti telah familiar dengan LPJK, hal tersebut tidak lepas dari andil atau peranan LPJK pada dunia konstruksi nasional.

Peranan LPJK dalam pengembangan dunia konstruksi di Indonesia memang sangat besar. Salah satunya adalah dalam hal peningkatan kualitas konstruksi yang dibangun oleh para pengusaha di bidang konstruksi di Indonesia.

LPJK

lpjk adalah
LPJK via pxhere.conm

LPJK adalah singkatan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu sebuah lembaga yang dibangun dengan tujuan untuk mengembangkan jasa atau kegiatan konstruksi nasional.

Hal tesebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000 tekait dengan Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Tujuan Pembentukan LPJK

Pembentukan LPJK bertujuan untuk mengembangkan aktifitas atau kegiatan konstruksi nasional dengan rincian sebagai berikut:

  • Membentuk struktur usaha yang kuat, kokoh, handal serta memiliki daya saing tinggi dengan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi.
  • Mewujudkan pelaksanaan konstruksi yang tertib dan teratur dengan memberikan jaminan kesetaraan hak dan kewajiban kepada pihak penyelenggara jasa dan pengguna jasa.
  • Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan peran oleh masyarakat jasa konstruksi.

Tugas Utama LPJK

LPJK sebagai lembaga pengembangan jasa di bidang konstruksi memiliki beberapa tugas pokok sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah yaitu:

  • Mendorong pelaksanaan penelitan serta pengembangan jasa di bidang konstruksi.
  • Melaksanakan pendidikan serta pelatihan.
  • Meregistrasi seluruh tenaga kerja konstruksi dalam hal kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi terkait dengan keterampilan dan keahlian kerja.
  • Melaksanakan registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
  • Mendorong serta meningkatkan peran arbitrase, mediasi, serta penilai ahli pada bidang konstruksi.

Tingkatan LPJK

LPJK sendiri dibentuk menjadi dua jenis tingkatan yang dibagi berdasarkan cakupan pernannya yakni LPJK Nasional dan LPJK Provinsi.

  • LPJK Nasional beperan dalam menjalankan fungsi pengembangan tingkat nasional dengan menyusun program-program kerja dengan skala nasional.
  • LPJK provinsi berperan dalam menjalankan fungsi pengembangan pada tingkat provinsi dengan merancang dan melaksanakan program kerja untuk skala daerah.

Fungsi-Fungsi LPJK

fungsi lembaga pengembangan jasa konstruksi
fungsi LPJK via pixabay,com

Dengan adanya perbedaan tingkatan pada LPJK maka setiap tingkatan memiliki fungsi yang berbeda-beda berdasarkan tingkatannya.

A. Fungsi LPJK Tingkat Nasional

  1. Berikut beberpa fungsi LPJK tingkat nasional:
  2. Melakukan penyusunan serta pelaksanaan program-program kerja bertaraf nasioanl.
  3. Melakukan evaluasi terhadap prgram-program kerja LPJK tingkat provinsi.
  4. Melakukan penetapan pedoman pelaksanaan tugas LPJK baik untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi.
  5. Menentukan kebijakan terkait program penelitian dan pengembangan dan mendorong pelaksanaannya khususnya kepada institusi penelitan dan perguruan tinggi di Indonesia.
  6. Melaksanakan pendidikan dan pelatiha terkait jasa dibidang konstruksi serta mendorong pihak-pihak institusi pendidikan dan pelatihan lainnya untuk turut mengadakan pendidikan dan pelatihan.
  7. Meningkatkan peran arbitrase, mediasi serta penilai ahli pada bidang jasa konstruksi.
  8. Meregistrasi badan usaha yang memiliki kualifikasi besar serta tenaga ahli utama.
  9. Menyetarakan status registrasi badan usaha asing dan sertifikat keahlian tenaga kerja asing.
  10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi pada unit sertifikasi baik pada lembaga nasional maupun lembaga provinsi.
  11. Memonitoring serta mengevaluasi kinerja pada setiap unit-unit sertifikasi.
  12. Melakukan penyusunan model dokumen lelang, kontrak kerja, serta menyusun pedoman aturan peningkatan.
  13. Memberikan dorongan kepada para penyedia jasa di bidang konstruksi untuk memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.
  14. Membuat sistem informasi terkait manajemen jasa konstruksi serta membuak akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa.
  15. Melaksanakan program sosialisasi terkait penerapan standar nasional, regional, serta internasional.
  16. Membuat LPJ terkait pelaksanaan program kerja tahunan serta hasil pencapaian kegiatan LPJK kepada menteri.
  17. Memberikan masukan kepada menteri terkait pengembangan jasa konstruksi di Indonesia.

B. Fungsi LPJK Tingkat Provinsi

  1. LPJK tingkat provinsi memiliki fungsi yang berbeda dengan LPJK tingkat nasional. Berikut beberapa fungsi-fungsi LPJK tingkat provinsi:
  2. Melaksanakan penyusunan serta pelaksanaan program kerja provinsi yang didasarkan pada pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh LPJK tingkat nasional.
  3. Melakukan registrasi terhadap badan usaha dengan tingkat kualifikasi menengah dan kecil serta terhadap tenaga ahli madya, ahli muda, dan tenaga terampil di masing-masing daerah.
  4. Melakukan fungsi pengawasan terhadap proses sertifikasi pada unit-unit sertifikasi baik unit sertifikasi badan usaha atau unit sertifikasi tenaga kerja yang telah mendapatkan lisensi di wilayah masing-masing.
  5. Membuat sistem informasi terkait manajemen jasa konstruksi serta membuka pelayanan informasi kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyelenggara jasa.
  6. Membangun kerjasama dengan institusi penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi pada wilayah masing-masing dalam rangka melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
  7. Mengadakan program pendidikan serta pelatihan serta mengajak para pihak institusi pendidikan dan pelatihan untuk turut melakukan pelatihan.
  8. Meningkatkan peran arbitrase, mediasi, konsiliasi, serta penilai ahli pada bidang jasa konstruksi di wilayah masing-masing.
  9. Membuat laporan kinerja unit sertifikasi pada wilayah masing-masing yang selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada lembaga tingkat nasional.
  10. Mengadakan program pembinaan kepada unit-unit sertifikasi tingkat provinsi yang belum mendapatkan lisensi dari lembaga tingkat nasional.
  11. Membuat LPJ terkait realisasi program kerja tahunan serta tingkat laporan pencapaian kegiatan kepada gubernur dengan tembusan kepada lembaga tingkat nasional dan menteri terkait.
  12. Memberikan masukan beruap saran serta pendapat kepada gubernur terkait pengembangan jasa konstruksi di wilayah masing-masing.

Wewenang LPJK

wewenang lembaga pengembangan jasa konstruksi
wewnang LPJK via pixabay.com

Sama seperti fungsinya, wewenang LPJK juga berbeda-beda berdasarkan tingkatan masing-masing.

A. Wewenang LPJK Nasional

  • Melakukan pembentukan unit sertifikasi untuk badan usaha serta sertifikasi untuk tenaga kerja nasional.
  • Menerbitkan lisensi kepada setiap unit sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja.
  • Memberikan status kesetaraan terhadap SKA tenaga kerja asing serta badan usaha asing.
  • Melakukan penyusunan serta perumusan segala ketetapan terkait tanggung jawab profesi yang berlandaskan pada prinsip kealian berdasarkan pada kaidah keilmuan, kepatutan, serta kejujuran intelektual dalam rangka pelaksanaan profesinya dengan mengedepankan kepentingan umum.
  • Pemberian sanksi kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para penyedia jasa terhadap ketentuan lembaga.

B. Wewenang LPJK Tingkat Provinsi

  • Melaksanakan pembentukan unit-unit sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja di masing-masing wilayah.
  • Menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa terhadap lembaga.

Demikianlah ulasan singkat seputar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia, untuk informasi selengkapnya, silahkan mengakses website resmi LPJK di www.lpjk.net. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Leave a Comment